Tentang PPID

Tentang PPID

Alamat

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS XXXKANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAXXXXXXXX Jalan Raya Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx No. xx Telepon/Fax : (021) 2345678

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS XXX
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
XXXXXXXX

Jalan Raya Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx No. xx
Telepon/Fax : (021) 2345678

Posted 1 year agoby webadmin

Jadwal Tim Kerja

Jadwal Tim Kerja

Jadwal Tim Kerja

Posted 1 year agoby webadmin

DASAR HUKUM

DASAR HUKUM  UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  LENSA_NTB_revised.pdf   Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010  pp_no_61_tahun_2010.pdf  Draft…

DASAR HUKUM

 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  LENSA_NTB_revised.pdf 
 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010  pp_no_61_tahun_2010.pdf
 Draft Peraturan Menteri Tentang Klasifikasi Informasi  Draft_Permen_Klasifikasi_Informasi.pdf
 Surat Keputusan Tentang Pembentukan PPID Tahun 2019  SK_PPID.pdf 
SK Tim PPID Tahun 2021  SK_PPID_2021.pdf 
Posted 1 year agoby webadmin

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN FUNGSI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam : Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi; Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang…

1. PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam :

  1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
  2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
  3. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana
  4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
  5. Pengajuan konsekuensi
  6. Pengklasifikasian informasi dan/atau pegubahannya;
  7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualinnya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan
  8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

2. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi PPID: Pembinaan dan Pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Posted 1 year agoby webadmin

VISI MISI dan STRUKTUR

Visi Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum Misi Melindungi Hak Asasi Manusia Motto Kami siap melayani dengan Ikhlas Struktur Pejabat Pengelola Informasi…
Visi

Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum

Misi

Melindungi Hak Asasi Manusia

Motto

Kami siap melayani dengan Ikhlas

Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Kementerian Hukum dan HAM

Sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor M.HH-01.IN.01.03 Tahun 2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan HAM RI

struktur ppid

 

Posted 1 year agoby webadmin

Sejarah Singkat PPID

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010…

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. UU KIP sebagai instrumen hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan Publik. Keterbukaan informasi adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya UU KIP merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabilitas. Sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan beberapa upaya menyelaraskan aspek legal dengan menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAMNomor M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 Tata cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Posted 1 year agoby webadmin

logo besar kuning
 
LAPAS KELAS IIB MUARA BULIAN
KANWIL KEMENKUMHAM JAMBI

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH JAMBI

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARA BULIAN

Jln. Jend Sudirman KM. 04 Muara Bulian 36613

Telp. : (0743) 21104 – 21105 Fax :0743-21105

Email Kehumasan
lapasmuliabersahabat@gmail.com

Hotline Aduan
0822 1027 9676

0823 0767 1209

Hari ini114
Kemarin72
Minggu ini186
Bulan ini3132
Total 45568

28-05-2024